Sunday, 20 August 2017  
 
 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
download
 
    
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
download
 
 KUH Perdata versi Bahasa Inggris (Indonesian Civil Code)
download
 
    
 Judicial Review UU Badan Hukum Pendidikan
download
 
 
More Regulations and Decisions
 
   
 
  hukumonline.com  
  detik.com  
  mahkamahkonstitusi.go.id  
  vivanews.com  
 
 
 
Bibit dan Chandra Berhenti Sementara

 

 

Sumber:  <Click Link>

 

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Perwakilan pembela KPK, Taufik Basari (dari kiri), Bambang Widjojanto, dan Alexander, memberikan penjelasan seusai rapat tertutup dengan unsur pimpinan KPK di Jakarta, Selasa (22/9). Rapat membahas perkembangan terkini KPK, termasuk rencana akan dikeluarkannya perppu.
 
Bibit dan Chandra Berhenti Sementara
 

Rabu, 23 September 2009 | 02:54 WIB

jakarta, kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian sementara terhadap dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Pemberhentian sementara tersebut ditandatangani Presiden dan sekaligus berlaku sejak Senin (21/9) lalu.

Saat dikonfirmasi, Bibit mengaku sudah menerima keppres tersebut. Keppres diantar ke kantornya di Kuningan, Jakarta. ”Tidak apa-apa. Memang aturannya begitu. Kita terima saja,” ujar Bibit kemarin.

Mengenai pembelaan hukum, Bibit menyerahkan hal tersebut kepada tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk KPK. ”Biar pengacara saja yang memberi keterangan soal aspek hukum yang sedang berlangsung. Kami ini sudah bekerja dengan benar, kalau disalahin, ya biar saja,” ujar dia.

Salah satu tim kuasa hukum KPK, Taufik Basari, menjelaskan, penyidikan yang saat ini berlangsung tidak sesuai dengan logika penegakan hukum. Seharusnya, tindak pidana dilakukan terhadap obyek atau perbuatan. Dalam kasus Chandra dan Bibit ini, jelas Taufik Basari, yang ditargetkan adalah subyek, yaitu pimpinan KPK, kemudian dicari-cari obyeknya atau tindakan pidananya.

Terkait dengan proses tersebut, Taufik Basari menjelaskan, pihaknya akan mengadukan hal ini ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Inspektorat Jenderal Pengawasan Umum Kepolisian RI terkait dugaan konflik kepentingan Kepala Bagian Reserse dan Kriminal.

Selain itu, kuasa hukum KPK juga sudah menyiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Taufik Basari menjelaskan, terdapat tiga opsi yang akan dibawa ke MK. Pertama, sengketa kewenangan lembaga negara antara KPK dan Kepolisian RI. Kedua, pengujian Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penyalahgunaan kewenangan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Ketiga, pengujian Pasal 21 Ayat (5) UU KPK yang mengatur tentang sifat kolektif kolegial pimpinan KPK. (ana)

 

 

 

[ Back ]
 
 
 
 Pelarangan Buku Tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
"Buku merupakan sarana pengembangan pengetahuan dan sumber daya bagi pencerdasan bangsa. Buku-buku yang dilarang oleh Kejaksaan Agung justru memberikan informasi baru tentang topik-topik yang peka dan kontroversial dalam masyarakat dan membantu masyarakat memahami persoalan berbagai segi, termasuk dari perspektif yang jarang dikenal masyarakat selama ini." Taufik Basari (Kuasa hukum Pemohon pengujian materi UU 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum).
 
    
 Bibit dan Chandra Berhenti Sementara
Salah satu tim kuasa hukum KPK, Taufik Basari, menjelaskan, penyidikan yang saat ini berlangsung tidak sesuai dengan logika penegakan hukum. Seharusnya, tindak pidana dilakukan terhadap obyek atau perbuatan. Dalam kasus Chandra dan Bibit ini, jelas Taufik Basari, yang ditargetkan adalah subyek, yaitu pimpinan KPK, kemudian dicari-cari obyeknya atau tindakan pidananya.
 
 Hotman Sebut Semua Pengacara Kotor. Taufik Basari: Masih ada Pengacara yang Bersih
"Perlu semacam gerakan advokat untuk peradilan bersih. Yang kita harapkan bisa menjadi upaya untuk membersihkan advokat. Untuk berkomitmen, supaya tidak mau melakuan praktek-praktek mafia," tutup anggota pembela Bibit-Chandra ini.
 
    
 Taufik Basari: Pendidikan Sama dengan Air, Udara dan Jalan Raya
"UUD 1945 menjamin akses pendidikan agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat," ujar kuasa hukum pemohon Taufik Basari dalam persidangan uji materi UU No 9/2009 tentang BHP dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2009).
 
 
More News
 
 Pidato SBY Menuai Pro & Kontra
 
 
 More Video 
 
 
  © Copyright 2010 - design and Hosting@faberhost.com